Tolak Penyisiran Gelar Aksi Demo Aliansi Masyarakat Buru Dan Gabungan Elemen Masyarkat Lainnya
Kabiro Buru 
Namlea , Gelar Aksi.Demo oleh Dukungan Aliansi Masyarakat Adat Buru dan Gabungan Masyarakat Lainya serta Tokoh Adat Bupolo ,Tegaskan Penolakan Penyisiran Gunung Botak, Minta Pemerintah Lindungi Hak Ekonomi Masyarakat, Kamis 04 – Desember– 2025.
Ironisnya Aliansi Masyarakat Buru dan masyarakat adat Bupolo ,menggelar aksi untuk menyampaikan sikap tegas kepada pemerintah, jajaran TNI dan Polri terkait rencana penyisiran dan penertiban aktivitas tambang di kawasan Gunung Botak. Dalam aksi tersebut, massa menegaskan bahwa para penambang bekerja demi menafkahi keluarga dan mempertahankan kelangsungan hidup mereka.
Perwakilan tokoh adat menyampaikan bahwa masyarakat menolak keberadaan koperasi yang dinilai memicu konflik dan merugikan penambang. Mereka menilai rencana penyisiran tambang yang melibatkan aparat tanpa memperhatikan nasib masyarakat bukanlah langkah yang bijak Ujarnya” .
Masyarakat Buru dan para Penambang Inilah yang berpihak pada nasibnya., mengantungkan hidup untuk menapkahi keluarga di Lokasi Tambang Ilegal Kaku Lea Bumi atau Gunung Botak, pada prinsipnya Kami menolak koperasi maupun perusahaan yang nantinya akan mengelola Lokasi Tambang Gunung Botak, yang akan di Rekomendasikan Regulasi oleh Koprasi, dan pihak pemerintah Propinsi dan Daerah , telah mengambil keputusan untuk menggelar Penertiban dan penyisiran bekerja sama dengan Aparatur penegak Hukum (. APH ), TNI / POLRI, KODIM, POLRES BRIMOB, serta SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ( SATPOL PP ) , bersama Pemerintah Propinsi dan Daerah , Kami Masyarakat dan penambang, . Kalau pun harus berdarah – darah kami siap!, demi kelangsungan menafkahi anak-istri guna menopang pendidikan anak-anak kami,” ujarnya perwakilan tokoh adat di tengah aksi.
Selain itu “Masyarakat adat juga menegaskan bahwa aparat keamanan seharusnya melindungi rakyat sesuai amanat undang-undang, bukan melindungi kepentingan koperasi atau pihak tertentu.
Imbuhnya” , TNI & POLRI dibentuk negara untuk melindungi masyarakat, bukan koperasi. Kami meminta pemerintah Propinsi dan Daerah bertanggung jawab atas keberadaan 10 koperasi yang kami nilai sebagai koperasi siluman,” tegas mereka.
Kemudian Dalam penyampaian sikap tersebut, masyarakat adat Bupolo juga mengkritisi pengerahan 561 aparat ke Gunung Botak yang dinilai hanya untuk melakukan pengosongan wilayah tambang. Mereka menyatakan penolakan total terhadap kehadiran aparat dalam proses penertiban maupun pengosongan.
Tambah Tokoh adat menekankan bahwa menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, penambang sangat membutuhkan kesempatan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ujarnya,”.
Selain itu juga “Sudah memasuki bulan Desember. Kami meminta pemerintah memberikan waktu bagi masyarakat untuk bekerja demi kebutuhan Natal dan Tahun Baru,”dan menyongsong bulan Suci Ramadan serta Hari Besar Lebaran puasa bagi Umat Islam tambah mereka.
Aksi tersebut digelar dengan dukungan Aliansi Masyarakat Buru dan gabungan elemen masyarakat lainnya, dengan melakukan Pemalangan jalan di jalur A , Desa persiapan Wamsait,Kecamatan Wailata,Kabupaten Buru,berTujuan dari Palang jalan adalah Bentuk Aksi Protes Para peserta aksi berharap agar pemerintah mendengar aspirasi masyarakat adat dan mengambil langkah yang lebih bijaksana dan manusiawi serta berpihak pada kesejahteraan Masyarakat Adat Buru dan Masyarajat Buru lainnya yang tergabung dalam penambang di Areal Tambang Kaku lea Bumi atau Gunung Botak,, Pungkas”. (Kabiro Buru)
