Ketua FORKAMI Minta Bupati Buru Prioritaskan 20 Desa Terpencil: Infrastruktur Buruk, ADD Minim, Warga Terancam
Kabiro Buru 
Maluku – Ketua Lembaga INTRA-WIN sekaligus Forum Komunikasi Kemaritiman Indonesia (FORKAMI), Nurjannah Rahawarin, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi memprihatinkan 20 desa terpencil dan tertinggal di Kabupaten Buru. Hal itu disampaikannya setelah menerima laporan investigasi lapangan dari Tim Pemburu Fakta (TIM 7).
“Sayang sekali jika tidak ada yang peduli. Beberapa desa dalam zona bencana dan terpencil benar-benar membutuhkan perhatian serius, terutama terkait infrastruktur dan alokasi dana desa (ADD) yang sangat minim,” tegas Nurjannah dalam pertemuan di kediamannya, Senin (3/6).
Dalam investigasi yang dilakukan di wilayah Kecamatan Fena Leisela dan Kecamatan Batabual, ditemukan desa-desa seperti Wedangan, Batlale, Lemanpoli, dan Rana yang berada di kawasan rawan longsor dan terisolasi karena akses jalan yang rusak berat. Di beberapa titik, transportasi hanya bisa dilakukan dengan menyebrangi sungai atau menggunakan speedboat.
“Kondisi jalan yang buruk bahkan menyebabkan kecelakaan tragis beberapa hari lalu. Mobil angkutan tergelincir saat menuju Desa Waedangan. Empat orang penumpang terluka serius, salah satunya seorang guru yang bertugas di daerah 3T,” ujar Josan, anggota Tim Investigasi dari Maluku.
Selain itu, Nurjannah menyebut bahwa ADD di desa-desa tersebut tergolong sangat kecil, rata-rata hanya berkisar antara Rp600 juta hingga Rp900 juta per tahun. Anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.
Contohnya, Desa Awilinan hanya menerima sekitar Rp600 juta ADD. Desa Batlale dan Desa Kampung Baru pun tidak jauh berbeda, hanya menerima sekitar Rp700 juta lebih. Menurut Nurjannah, alokasi tersebut sangat tidak memadai jika mempertimbangkan biaya transportasi, operasional desa, dan kebutuhan masyarakat seperti air bersih, UMKM, BLT, hingga pelayanan kesehatan.
“Jarak tempuh yang jauh dan akses yang sulit semestinya menjadi dasar pemberian afirmasi atau alokasi tambahan. Tapi faktanya, anggarannya stagnan, tidak ada perubahan berarti dalam lima tahun terakhir,” ungkapnya.
Nurjannah berharap Bupati Buru, Ikram Umasugi, dan DPRD Kabupaten Buru segera mengambil langkah konkret. Ia juga mendesak agar kementerian terkait seperti Kemendagri, Kemenhub, Kemendes, Kementerian Keuangan, hingga Balai Wilayah Sungai (BWS) turut turun tangan.
“Ini soal nyawa masyarakat. Jangan tidur nyenyak di atas bencana. Pemerintah pusat dan daerah harus hadir, harus ada sinergi antar-instansi untuk menolong desa-desa yang terabaikan ini,” tegasnya.
Laporan investigasi tersebut mencakup data lengkap kondisi geografis, akses transportasi, hingga rincian ADD dari 20 desa yang selama ini tidak masuk dalam skala prioritas pembangunan. Nurjannah mengusulkan agar hal ini masuk dalam agenda 100 hari kerja pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen terhadap pemerataan pembangunan. (Kabiro Buru)
