Awak media yang tergabung dalam orientasi Media Center dari Warta Hukum, Sab-da.com, Tual News, dan Monitor Krimsus melakukan silaturahmi langsung selama dua hari di wilayah tambang emas Gunung Botak.
Kegiatan ini bertujuan untuk melihat secara dekat situasi keamanan serta kinerja aparat gabungan yang bertugas di kawasan tersebut.
Orientasi lima orang awak media menunjukkan bahwa pengamanan tambang emas Gunung Botak dijalankan oleh satuan tugas gabungan TNI, Polri, Brimob, dan Satpol Pamong Praja.
Para personel terlihat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, meskipun harus menghadapi tantangan medan yang berat serta kondisi cuaca yang tidak menentu—mulai dari hujan, panas, dingin, hingga gangguan nyamuk di wilayah perbukitan.
Meski berada di lokasi yang tergolong ekstrem dan berada di puncak-puncak bukit yang tinggi, situasi di lapangan terpantau aman, kondusif, dan terkendali. Semangat juang para personel tidak surut, bahkan terlihat solid dalam menjalankan tugas di setiap pos pengamanan yang telah ditentukan.
Awak media memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh satuan tugas yang telah menunjukkan pengabdian luar biasa demi menjaga stabilitas dan keamanan wilayah tambang.
Pengorbanan tenaga, waktu, dan kenyamanan menjadi bukti nyata komitmen aparat dalam menciptakan ketertiban di kawasan Gunung Botak.
Selain pengamanan, media juga mendorong adanya percepatan pembentukan dan penguatan koperasi pertambangan dengan dukungan dokumen administrasi yang jelas, transparan, dan akuntabel.
Koperasi diharapkan dapat menjadi solusi pengelolaan tambang yang legal dan terorganisir di titik-titik wilayah tambang yang telah ditetapkan.
Keberadaan koperasi pertambangan ini nantinya diharapkan mampu berperan sebagai penggerak ekonomi, memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan berbagai persoalan di areal tambang emas, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat adat dan warga sekitar.
Dengan kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah, koperasi, dan masyarakat, tambang emas Gunung Botak diharapkan dapat dikelola secara lebih tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kepentingan bersama. (***)
